Senin, Polisi Tertibkan Lampu, dan ‘Voorrijder’

 

 

———————————————————-

Penulis: Aries Witjaksena

JAKARTA–MIOL: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan
menertibkan kendaraan pribadi yang menggunakan lampu isyarat dan
sirine. Kendaraan yang dipergunakan sebagai voorrijder, atau
pengawalan juga akan ditindak.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKB Firman Santyabudi,
Minggu (13/5) mengatakan, penertiban itu akan dilakukan serentak oleh
petugas kepolisian di jajaran Polda Metro Jaya mulai Senin (14/5).

“Ini sesuai perintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk melakukan
penertiban,” katanya.

Kapolda Metro Jaya, 31 Oktober 2005 juga pernah mengeluarkan surat
himbauan agar kendaraan pribadi tidak menggunakan sirine dan lampu
isyarat. Surat bernomor: B17173/X/2005/ Datro itu ditandatangani Irjen
Firman Gani.

Menurut Firman Santyabudi, sebanyak 3.000 personil Polda Metro Jaya
dibantu personil satuan lalu lintas di masing-masing polres akan
melakukan penertiban. Selain itu, seluruh kekuatan pasukan Patroli
Pengawal (Patwal) juga dikerahkan.

Sebanyak 113 sepeda motor dan 62 mobil patroli yang dimiliki Polda
akan diturunkan. Sedangkan polres di lima wilayah di Jakarta akan
membantu dengan mengerahkan minimal satu mobil dan tiga motor.

Untuk Polres Tangerang dan Bekasi membantu dengan mengirimkan tiga
sepeda motor Patwal, serta Polres Depok dan Bandara Soekarno-Hatta
mengerahkan dua sepeda motor Patwal.

“Kami sudah amanatkan ke semuanya, untuk bisa melakukan penertiban
ini,” ujarnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penertiban di jalan utama
Jakarta, seperti jalan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan
jalan-jalan tol ibukota.

Berdasar PP No 44/1993

Firman mengungkapkan, penertiban itu didasari Peraturan Pemerintah
nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam pasal 66 PP
tersebut diatur tentang lampu isyarat warna biru yang boleh dipasang,
pasal 67 tentang lampu isyarat warna kuning yang boleh dipasang, pasal
75 peringatan dengan bunyi sirine hanya boleh dipasang pada kendaraan
bermotor, dan PP nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan pasal 72 tentang isyarat peringatan dengan bunyi berupa sirine
yang hanya dapat digunakan.

“Jadi aturan hukumnya sudah ada,” ujarnya.

PP 43/1993 dan PP 44/1993 mengatur bahwa kendaraan yang diperbolehkan
menggunakan sirine dan lampu isyarat, kendaraan Pemadam Kebakaran yang
sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk
keperluan Pemadam Kebakaran, ambulans yang sedang mengangkut orang
sakit, kendaraan Jenazah yang sedang mengangkut Jenazah.

Lalu, kendaraan Petugas penegak hukum tertentu yang sedang
melaksanakan tugas, dan kendaraan petugas pengawal kepala negara atau
pemerintahan asing yang menjadi tamu negara.

Selain itu, kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu isyarat
warna kuning, yang digunakan membangun, merawat atau membersihkan
fasilitas umum. Lalu kendaraan untuk menderek kendaraan. Kendaraan
pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan
beracun, peti kemas dan alat berat.

Kemudian kendaraan yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum
yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan. Serta kendaraan milik
instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang
yang diangkut.

Firman mengungkapkan, penertiban itu dilakukan dengan cara polisi
memeriksa kondisi kendaraan yang dilengkapi sirine dan lampu isyarat.
Bila ditemukan pelanggaran, penertiban di tempat, dengan cara mencopot
peralatan itu akan langsung dilakukan.

“Nanti kami juga kenakan tilang dan diproses dipengadilan sesuai
ketentuannya,” katanya.

Selain lampu isyarat dan sirine, polisi juga akan menangkap kendaraan
yang digunakan sebagai kendaraan pengawalan (voorrodjer).

Namun pada PP nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan ada ketentuannya yang mengatur tentang hak utama pengguna jalan
untuk kelancaran lalu lintas.

Pada ketentuannya di pasal 65 ayat 1 pengguna jalan wajib mendahulukan
sesuai prioritasnya, yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang
tugas, ambulan mengangkut orang sakit, kendaraan pertolongan untuk
pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan kepala negara atau pemerintah
asing yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah,
konvoi pawai atau kendaraan orang cacat dan kendaraan untuk keperluan
khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

“Kita juga tanyakan peruntukannya jelas atau tidak. Kalau diluar dari
itu akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuannya. Untuk aparat yang
melanggar ada Propam yang mengaturnya,” katanya.

Acuan PP tersebut, menurut Firman, menjadi landasan hukum karena tidak
aturan hukum yang jelas mengenai pengawalan dalam UU no 14/1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). “PP itu merupakan
aturan pelaksanaan dari UULLAJ dapat ditafsirkan untuk menjadi sumber
hukum tentang pengawalan.” (Ars/OL-02)