Privateer Team

Lets Go!!!

Warga Berhak Tolak Tilang Dishub

Jakarta – Polisi tegas-tegas menyatakan Dishub tidak berhak menilang
kendaraan pribadi. Jadi warga berhak menolak jika kebetulan di jalan distop
petugas berbaju biru muda itu.

“Itu perampasan hak pengguna jalan namanya. Dia menyalahgunakan wewenang
yang diatur pada pasal 423 KUHP,” tegas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes
Pol Djoko Susilo kepada detikcom, Rabu (27/6/2007)

Masyarakat, imbuh dia, bisa langsung melaporkannya kepada polisi. “Kita
menuntut masyarakat patuh. Tapi kalau aparat melanggar, kalau semua petugas
di Jakarta bisa seenaknya menangkap, bagaimana? Penyelesaian akhir kasus
hukum ada di polisi,” tegas Djoko.

Polisi pun, kata dia, berhak menangkap petugas Dishub yang menyalahi
kewenangannya di jalan. Sebab ulah sebagian oknum Dishub ini telah membuat
masyarakat kebingungan dalam mendapatkan kebenaran, keadilan dan
perlindungan.

“Jadi kalau ditilang Dishub, tolak saja. Tanyakan dasarnya apa. Kalau
dibilang Perda, Perda yang mana. Suruh dia bacain aturannya,” tegas Djoko.

Selama ini, Dishub selalu memakai dasar ketentuan pasal 237 UU No 32/2004
tentang Pemda. Pasal itu menyebutkan, semua ketentuan peraturan perundangan
yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya pada UU ini. “Termasuk UU No 14/1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Umum,” kata Djoko.

Padahal dalam penjelasan pasal 237, imbuh Djoko, yang dimaksud dengan
peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain, peraturan
perundang-undangan sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Pengairan, UU
Perikanan, UU Pertanian, UU Kesehatan, UU Pertanahan, dan UU Perkebunan,
yang menjadi otoritas gubernur.

“Perhubungan nggak ada, berarti masuk nasional,” tegas Djoko.

Penjelasan pasal itu juga mengatur 6 hal yang tidak didelegasikan kepada
pemda, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yurisdiksi (hukum),
moneter, dan agama.

“Tapi Dishub nganggap semuanya. Padahal tidak, penyelenggara utama penegakan
hukum di jalan tetap mengacu pada UU No 14/1992 dan PP-nya,” katanya.

Dalam UU No 32/2004, Dishub disebutkan hanya mengatur urusan moda
transportasi, bagaimana sistem jaringannya.

Soal upaya menyamakan persepsi antara Polri dan Dishub, Djoko menyerahkannya
kepada Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Ya
mungkin nanti akan digelar pertemuan-pertemuan , tapi itu terserah Polda,”
katanya.

Sumber: detikcom < <http://www.detik.com/&gt; http://www.detik.com/&gt;

Dirlantas Polda Metro: Dishub DKI Salah Kaprah!

Jakarta – Dishub DKI Jakarta merasa punya wewenang menilang kendaraan di
jalan. Tindakan itu dianggap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Djoko
Susilo sudah salah kaprah.

“Salah kaprah! Nggak boleh itu. Dishub tidak punya kewenangan menilang,”
tegas Djoko saat dihubungi detikcom, Rabu (27/6/2007).

Masyarakat, tutur dia, membutuhkan kepastian hukum supaya ada kebenaran, ada
keadilan, dan persamaan hak, termasuk dalam hal berlalu lintas.

“Kalau aparat salah menerapkan aturan, bagaimana masyarakat mau mengikuti?
Kalau aparat sudah melanggar hukum, bagaimana? Tidak ada keadilan dan
kebenaran,” tegasnya.

Harusnya, imbuh dia, Dishub DKI memahami aturan yang berlaku. Khususnya soal
penyidik yang diatur dalam pasal 6 KUHAP, yang dianggapnya paling mendasar.

Dalam pasal itu diatur tentang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS).

“Nah, yang dimaksud PPNS itu siapa? Kalau Dishub, tidak semua anggota Dishub
masuk PPNS. Karena PPNS harus punya kualifikasi penyidikan dan dilatih dulu.
Dalam UU Kepolisian yang berhak melatih polisi,” tuturnya.

Soal kewenangan penyidik ini, imbuh dia, sudah diatur dalam ayat 1 pasal 7
KUHAP, bahwa wewenang penyidik itu salah satunya menolong korban, menerima
pengaduan, penangkapan dan sebagainya.

Sedangkan wewenang PPNS diatur ada lingkup tugas tertentu. Misalnya,
departemen tertentu, sesuai lingkup UU yang menjadi dasar tugas PNS
bersangkutan. “Dia tidak bisa melakukan kewenangan di luar itu,” tegasnya.

Dalam UU 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum sebagaimana yang
dijabarkan dalam pasal 4 dan 8 Peraturan Pemerintah (PP) 42/1993 dibeberkan
kewenangan PPNS (Dishub).

Dalam pasal itu dijelaskan, kewenangan Dishub hanya menyangkut pemeriksaan
terhadap tanda bukti lulus uji, melakukan pemeriksaan terhadap fisik
kendaraan yang meliputi ada 15 item, yaitu sistem rem, sistem kemudi, posisi
roda depan, badan dan kerangka kendaraan, permuatan, klakson, lampu,
penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca
jendela, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, perlengkapan, dan
peralatan.

Sementara kewenangan polisi diatur dalam pasal 3 dan 7 PP yang sama, yaitu
pemeriksaan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BPKB, SIM, Surat
Tanda Coba Kendaraan, meminta keterangan kepada pengemudi, dan menghentikan
kendaraan bermotor.

“Jadi kalau Dishub menghentikan kendaraan tidak boleh itu. Kalau pun boleh,
itu diatur dalam pasal 18 UU yang sama dan harus dilakukan bersama-sama
polisi,” tutur Djoko.

Itu pun, imbuh Djoko, dengan dengan pertimbangan karena
kecelakaan/pelanggaran meningkat yang disebabkan kendaraan tidak laik jalan.

Sayangnya, kata Djoko, Dishub selalu memakai ketentuan dalam ayat 1 pasal 53
UU 14/1992. Ayat itu menyebutkan, selain pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat PNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan, lalu lintas dan angkutan jalan,
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU 8/1981
tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan.

Padahal dalam penjelasan ayat 1 pasal 53, penyidikan pelanggaran terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan keahlian, sehingga perlu ada
petugas khusus untuk melakukan penyidikan selain petugas.

“Mengacu pada KUHAP seakan-akan tugasnya sama dengan polisi seperti yang
tertuang pada pasal 6 ayat 1 a. Padahal dalam pasal dimaksud tugasnya tidak
sama dengan kewenangan polisi,” tegas dia.

Sumber: detikcom < <http://www.detik.com/&gt; http://www.detik.com/&gt;

About these ads

July 3, 2007 - Posted by | Uncategorized

7 Comments »

  1. Jawaban p joko itu tidak sebenarnya benar, karena yang dikatakan PP 42 tahun 1993 itu mengatur tugas pemeriksa pegawai negeri sipil yang berkualifikasi sebagai penguji, bukan penyidik, kalau penyidik ya tugasnya menyidik pelanggarakn sesuai pasal 53 ayat (2), jadi itu menunjukkan p joko sebagai dirlantas tidak memahami peraturan perundang-undangan, dan membodohi masyarakat, tolong masyarakat juga cek dan re-cek pada peraturan yang disampaikan, jangan hanya mau dibodohi begitu, hanya untuk kepentingan tugas di lapangan yang ujung-ujungnya apa lagi kalo nggak damai dan duit.

    Comment by santoso | July 6, 2007 | Reply

  2. Mas Joko asal mangap dan nampaknya kurang membaca aturan. PPNS Dishub adalah salah satu penyidik sama halnya dengan Polantas. Mereka berhak menyidik pelanggaran lalu lintas yang dikenal masyarakat dgn istilah tilang. Coba sampeyan baca pasal 6 dan pasal 212-216 KUHAP dan juga baca Pasal 53 ayat 2 UU. 14 tahun 1992 Ttg LLAJ. Pada Era otonomi daerah kewenangan Penyidik dishub diperluas sesuai ketentuan pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Penyidik dishub bisa menyidik pelanggaran Perda yamg disbuat oleh Pemda bersama DPRD seperti : Perparkiran, Perambuan, Terminal, pengujian kendaraan, Manajemen lalu lintas, dan peizinan angkutan. Jadi Penyidik dishub juga berwenang menyidik atau menilang kendaraan pribadi yang melanggar Parkir atau melanggar ketentuan manajeman lalu lintas seperti Three in one dan Busway. dan malahan Penyidik dishub lebih berwenang menindak pelanggaran persyaratan teknis kelaikan jalan kendaraan termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor seperti pelanggaran Helm, sabuk keselamatan, ban gundul, tidak ada bumper, tdk ada kaca spion. Secara umum Undang lalu lintas hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada Polantas dalam ha pelanggaran SI, STNK dan tanda nomor kendaraan. Pihak polantas sering merancukan pengertian peneyidikan dan pemeriksaan. PP> 42 th. 1993 mengatur masalah pemeriksaan bukan penyidikan. UU. 14 th 1992 tidak mempunyai PP yang mengatur masalah penyidikan, jadi harus kembali kepada ketentuan penyidikan di UU 14/1992 atau UU. No 8 tahun 1981 (KUHAP) … jadi rekan2 Polantas harus lebih banyak mbaca, jangan pake emosi ketakutan kehilangan lahan …. atau krn indoktrinasi yang sesat demi kepentingan pribadi sesaat … sudah saatnya pikirkan rakyat ………..

    Comment by sulasikin | April 10, 2008 | Reply

  3. Polisi dan PPNS Dishub sama-sama penyidik pelanggaran lalu lintas dijalan .. jangan saling claim .. bagi-bagi lahan aja yang penting hukum ditegakkan … polisi jangan provokasi warga untuk memenjarakan PPNS Dishub itu perbuatan kurang terhormat … coba lebih banyak baca lagi jangan ego sektoral … kalo ndak salah kewenangan PPNS tidak dibatasi hanya untuk angkutan umum saja .. angkutan pribadi banyak juga yg melanggar mosok hanya polisi yang akan menindak .. opo mampu sampeyan …

    Comment by SUHERMAN | April 30, 2008 | Reply

  4. Polisi tegas-tegas menyatakan Dishub tidak berhak menilang
    kendaraan pribadi. Jadi warga berhak menolak jika kebetulan di jalan distop
    petugas berbaju biru muda itu.
    “Itu perampasan hak pengguna jalan namanya. Dia menyalahgunakan wewenang
    yang diatur pada pasal 423 KUHP,” tegas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes
    Pol Djoko Susilo kepada detikcom, Rabu (27/6/2007)
    Masyarakat, imbuh dia, bisa langsung melaporkannya kepada polisi. “Kita
    menuntut masyarakat patuh. Tapi kalau aparat melanggar, kalau semua petugas
    di Jakarta bisa seenaknya menangkap, bagaimana? Penyelesaian akhir kasus
    hukum ada di polisi,” tegas Djoko.
    Polisi pun, kata dia, berhak menangkap petugas Dishub yang menyalahi
    kewenangannya di jalan. Sebab ulah sebagian oknum Dishub ini telah membuat
    masyarakat kebingungan dalam mendapatkan kebenaran, keadilan dan
    perlindungan.
    “Jadi kalau ditilang Dishub, tolak saja. Tanyakan dasarnya apa

    Komentarku :

    mas Joko keterlaluan, bodoh n ndak senang baca mungkin ….
    PPNS Dishub kan penyidik juga …. contoh : ..apa Polisi bisa menindak pelanggaran pribadi yang melanggar Kelaikan kendaraan ??? kendaraan pribadi juga harus laik jalan mas .. trus kalo mereka melanggar apa polisi bisa nindaknya ?? dasar nya apa ?? ya ndak bisa ..karena yang tau laik jalan hanya PPNS Dishub …

    Comment by kalangga | April 30, 2008 | Reply

  5. Inilah wajah-wajah masyarakat Indonesia, sudah dibilangin yang benar masih mencari-cari celah demi kepentingan pribadi atau golongan. Kalau memang menganggap yang memberikan statement kurang memahami peraturan, yah coba yang memberikan komentar juga pahami dulu peraturan baru kasih komentar. Susahnya jadi orang Indonesia…semua mengaku paling pintar yang ujung-ujungnya cuma buat minterin orang. Peraturan sudah jelas tinggal laksanakan dan patuhi. Bagi yang tidak berkenan atau para pemberi komentar yang masih belum jelas silahkan kirim email ke cep_roby@yahoo.co.id. Trims

    Comment by ROBY | May 17, 2008 | Reply

  6. untuk apa menjadi PPNS LLAJ, kalo tidak ada pemberhentian kendaraan berarti tidak ada penyidikan.

    pengertian pemberhentian kendaraan tersebut dalam PP 42/1993 tidak bisa ditelan mentah-mentah. PPNS LLAJ berhak menghentikan kendaraan karena diberikab kewenangan dibawah KORWAS POLRI.
    pasal dalam UU LLAJ tahun 1992 dan PP 42 tahun 1993 sudah jelas. pemeriksaan kendaraan oleh PPNS LLAJ sesuai dengan bidangnya dan POLRI (SIM/STNK/STCK/STCNK).
    - setiap pemeriksaan kendaraan oleh POLRI wajib berkoordinasi dengan DLLAJ/DISHUB/DISHUBPAR

    - setiap pemeriksaan kendaraan oleh DLLAJ/DISHUB/DISHUBPAR wajib berkoordinasi dengan POLRI

    - Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan bersama-sama.

    - Jika pemberhentian kendaraan bermotor saat pemeriksaan dilaksanakan POLRI bersama dengan DLLAJ/DISHUB/DISHUBPAR maka DLLAJ/DISHUB/DISHUBPAR tidak perlu turun ke jalan untuk menghentikan kendaraan. biarkan POLRI memberhentikan dan PPNS LLAJ menyidik kendaraan tersebut di tempat. sesuai dengan jiwa dari UU No 14 /1992 tentang LLAJ bahwa petugas LLAJ adalah sebagai pengawasan LLAJ(INSPEKTORAT)bukan hanya lalu lintas tetapi termasuk angkutan jalan.

    - kalo tidak salah berdasar KUHAP pasal 6 atay 2 juga tidak semua POLRI itu penyidik,jadi harus memenuhi syarat dan kepangkatan.

    - lanjut saya mau mengomentari masalah STNK yang dikeluarkan oleh POLRI dimana Nomor Kendaraan Bermotor diganti menjadi Nomor Polisi, apakah sesuai dengan UU LLAJ No. 14/1992, PP 44/1993 pasal 175 ?? kemudian dibelakang STNK tersebut yang menjadi dasar pertama adalah UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian, bukannya LLAJ No. 14/1992 yang memberikan kewenangan kepada POLRI untuk membuat SIM dan STNK? bagaimanakah menurut anda? ada apa ini? sudah saja STNK dirubah menjadi STNP (Surat Tanda Nomor Polisi), tetapi dari mana dasarnya?

    Comment by SOPAN SOPIAN, ST,MM,MT | June 2, 2008 | Reply

  7. pak joko yang terhormat, polisi maupun dishub sama-sama aparat pemerintah abdi negara dan abdi masyarakat… yang digaji oleh negara… semua ada tugas pokok dan fungsinya masing-masing…tujuannya ialah melayani negara dan masyarakat…

    Comment by pramono | June 2, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: